' x='0' y='0' height='100%25' width='100%25' xlink%3Ahref='data%3Aimage/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P/2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P/wAARCAAGAAkDASIAAhEBAxEB/8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMG/8QAHhAAAQQBBQAAAAAAAAAAAAAAAQACAxEhBhRhgZH/xAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/8QAFxEAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAECEf/aAAwDAQACEQMRAD8AgBDBpyOd4LjPbQABg5rqgs3s+W+IiGRaes//2Q=='%3E%3C/image%3E%3C/svg%3E)
Lihat Foto
Yenny Wahid saat menyambangi Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid tak memungkiri kasus rasisme dan diskriminasi masih terjadi terhadap masyarakat Papua.
Menurut Yenny, diskriminasi maupun tindakan rasisme tersebut dapat terjadi secara tidak sadar. Namun, hal itu dapat berdampak pada seseorang.
“Contoh paling gampang, jarang sekali kita melihat orang Papua direpresentasikan dalam iklan-iklan di TV sebagai simbol, perempuan misalnya, sebagai simbol kecantikan,” ungkap Yenny dalam diskusi daring, Kamis (25/6/2020).
Menurutnya, standar kecantikan bagi orang Indonesia misalnya, berkulit putih, berambut lurus, serta berhidung mancung.
Hal tersebut, kata Yenny, membuat masyarakat Papua merasa terdiskriminasi.
“Secara alam bawah sadar telah menimbulkan perasaan telah terdiskriminasi, menimbulkan perasaan bahwa kami tidak dipandang sebagai sebuah entitas etnis yang eksis,” ujarnya.
Di sisi lain, ada pula bentuk diskriminasi atau tindakan rasisme yang terjadi secara vulgar.
Misalnya, pelontaran kata-kata berbau rasisme kepada mahasiswa Papua di asrama Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, di bulan Agustus 2019.
Peristiwa itu kemudian memicu sejumlah aksi demonstrasi di Tanah Papua. Beberapa aksi solidaritas tersebut berujung ricuh.
Lebih lanjut, Yenny pun menyoroti adanya sikap kurang sensitif di masyarakat terhadap isu yang dapat menyinggung masing-masing subetnis di Indonesia.
Hal itu, ujarnya, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diperbaiki.
“Ini bukan cuman masalah hukum tetapi juga ada masalah kultur, karena bagaimanapun kultur juga akan mewarnai produk hukum yang dihasilkan sebuah negara,” ucapnya.
“Jadi PR besarnya, bagaimana kita membenahi cara berpikir, memperlakukan saudara-saudara kita semua, dan mengikat diri kita dalam satu semangat kebangsaan,” sambung Yenny.
Sumber : Kompas.com